Di awal abad kedua puluh, Peter Kropotkin, salah seorang propagandis anarki (sme) yang paling berpengaruh, diminta untuk menulis definisi anarkisme untuk Ensiklopedia Britannica :
“[…] dimana masyarakat yang dicita-citakan adalah yang tanpa pemerintahan—keharmonisan dalam masyarakat dicapai bukan dengan mematuhi undang-undang, atau suatu otoritas, namun melalui kesepakatan bebas yang dicapai diantara berbagai kelompok, wilayah dan profesi, yang bergabung secara sukarela—untuk produksi dan konsumsi—dan juga untuk pemenuhan berbagai macam kebutuhan dan aspirasi mahluk yang beradab.”
Di sini anarkisme mengartikulasikan tatanan sosial dimana tidak seorangpun bisa menindas atau mengekspolitasi orang lain; sebuah tatanan dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang setara untuk mencapai perkembangan material dan moralnya secara maksimal. Definisi tradisional tentang anarkisme seperti yang ditunjukkan di atas, harus dipahami sebagai sebuah titik tolak, suatu artikulasi untuk merespon secara positif konteks suatu tatanan masyarakat dimana minoritas masyarakat (yang memegang otoritas dalam institusi negara, institusi agama, institusi pendidikan, institusi ekonomi dan beragam institusi elitis lainnya) memiliki wewenang untuk mengontrol beragam aspek kehidupan mayoritas masyarakat.
Visi-visi anarki tersebut adalah ideal-ideal yang kemudian harus dijelaskan sebagai kemungkinan dan potensi eksistensi umat manusia. Pada perkembangan selanjutnya, melalui beragam reinterpretasi, kita menemui beragam artikulasi anarki yang menekankan pada kontinuitas perjuangan yang tanpa batas untuk memperluas lingkup kebebasan, yang secara konsiten didasari pada:
1. Penentangan terhadap otoritas. Pada umumnya penentangan anarkis terhadap otoritas dikaitkan pada penentangannya terhadap institusi negara dan institusi agama. Namun penentangan anarkis terhadap otoritas adalah suatu penolakan terhadap keterasingan manusia (yang diatur oleh otoritas tersebut) terhadap kemampuan, potensi dan hasrat/kehendak manusia itu). Maka penolakan terhadap keterasingan ini juga mencakup penolakan terhadap segala bentuk otoritas yang tidak dapat dilegitimasikan dengan alasan rasional, termasuk bentuk-bentuk kepemimpinan dan perwakilan. Meskipun pada dasarnya anarki menentang otoritas, tentunya terjadi pengecualian-pengecualian-pengecualian dalam kondisi-kondisi kritis ketika kepemimpinan dan perwakilan yang bersifat temporer tidak dapat dihindari.
2. Pada konstruksi relasi-relasi manusia berdasarkan asosiasi bebas. Anarki bukan sekedar suatu proposisi negatif yang berkutat pada penolakan, tapi juga menggagas konstruksi relasi manusia yang (lebih) membebaskan. Elaborasi tentang konstruksi relasi sosial adalah perbedaan mendasar dalam praksis anarki dengan aliran-aliran politik lainnya. Proyek-proyek anarkis selalu menekankan pada relasi horisontal diantara para partisipannya, penekanan pada inisiatif individual dan pengembangan potensi individual. Anarki yang terbatas dalam ruang dan waktu, dipraktekan dalam proyek-proyek anarkis - dimana cara (untuk mencapai tujuan) dan tujuan anarki menjadi terintegrasi dalam konteks-konteks tersebut.
Di sini pentingnya memaknai anarki, secara berbeda dengan isme-isme lainnya – bahwa anarki menolak doktrin absolut. Sekaligus ini adalah juga kritik terhadap anarki(sme) tradisional yang absolutis dengan cetak biru masa depannya. Bahkan kita dapat menemui artikulasi anarki sebagai kontinuitas perjuangan untuk memperluas lingkup kebebasan yang terus menerus tanpa suatu definisi akhir, dari sejarawan anarkis di awal abad keduapuluh, Rudolf Rocker:
“ Saya adalah seorang anarkis bukan karena saya percaya dengan anarkisme, tapi karena saya percaya bahwa tidak ada suatu tujuan akhir”
Di awal awal abad keduapuluh satu ini, teori anarki telah mengalami perkembangan dan pembaharuan, seiring dengan persinggungannya dengan teori-teori dari beragam displin ilmu sosial, diantaranya pengadopsian dan pengadaptasian pendekatan yang dikembangkan beragam wacana post-strukturalis . Gerakan dan teori anarki dalam beberapa dekade ini, menjadi cukup lentur untuk “berbaur” dengan beragam gerakan yang secara umum disebut sebagai gerakan anti otoritarian dan gerakan sosial/politk baru, yang secara fundamental didasari pada politik non hirarkis, desentralis, otonom dan swa kelola.
No comments:
Post a Comment